DR. Zain An-Najah: Sebaiknya Bermazhab,  tapi Jangan Fanatik

DR. Zain An-Najah: Sebaiknya Bermazhab, tapi Jangan Fanatik

FOTO:fikreatif.wordpress.com

Dalam Islam, perlukah kita bermazhab? Kaum Muslim kerap berdebat mengenai jawaban atas pertanyaan ini. Yang satu berpendapat, bermazhab itu sebuah keharusan dalam beragama. Sedang yang lain beranggapan tidak perlu. Sebab, lebih utama bila kita berpatokan langsung pada al-Qur`an dan Hadits.

Perdebatan ini seringkali berakhir dengan gesekan antar kedua kubu. Ini terjadi karena keduanya fanatik dengan pendapat masing-masing. Inilah yang disesalkan oleh DR. Zain An-Najah, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

“Mazhab itu sebuah madrasah (sekolah) untuk mempelajari Islam,” kata lelaki yang pernah menjabat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, Kairo, Mesir, ini.
Menurut Zain, mazhab adalah metode yang sistimatis untuk mempelajari Islam. Sehingga, dengan jalan ini orang akan mudah memahami agama dan tidak kebingungan (confuse). “Yang tidak boleh adalah fanatik buta terhadap mazhab,” terangnya.

Zain, begitu ia biasa dipanggil, kemudian menjelaskan bahwa para ulama yang muktabar, meski mereka bermazhab, tetap kritis dengan mazhab yang dianutnya. Ia mencontohkan Imam Muzani yang bermazhab Syafi’i, namun tetap kritis terhadap pendapat Imam Syafi’i. Demikian pula Ibnu Taimiyah, meski bermazhab Hambali, tetap kritis terhadap mazhab yang dianutnya.

Adapun orang yang tidak bermazhab, menurut doktor ilmu fiqh dari Universitas Al-Azhar, Kairo, ini, boleh-boleh saja asal memiliki ilmu yang memadai mengenai cara memahami al-Qur`an dan Sunnah. Sedang untuk memahami keduanya harus menguasai perangkat yang dibutuhkan. Bila tidak, dikhawatirkan mereka seenaknya mengartikan kedua sumber hukum tersebut.

“Setidaknya ia harus menguasai bahasa Arab dengan baik, karena al-Qur`an dan Sunnah berbahasa Arab,” jelasnya lagi.

Selain itu mereka harus memahami penafsiran para sahabat tentang kedua kitab tersebut. Karena merekalah orang yang paling paham isi al-Qur`an dan Sunnah, sebagaimana yang mereka terima langsung dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW). “Persyaratan ini harus dipenuhi supaya tidak terjerumus kepada penafsiran yang ngawur,” tegasnya.

Risiko dari penafsiran yang ngawur itu, menurut Zain lagi, bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Hadits Rasulullah SAW yang diriwiyatkan Imam Turmudzi berbunyi: ”Siapa yang menafsiri al-Qur`an dengan ra’yunya (akalnya), siap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka.”

Untuk mengetahui lebih jauh masalah tersebut, wartawan Suara Hidayatullah Bahrul Ulum dan Dwi Budiman, menemui dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini di rumahnya, di kawasan Jakarta Timur. Perbincangan dilakukan ba’da isya, diterangi lilin karena sejak maghrib wilayah tersebut terkena giliran pemadaman listrik.

Menurut Anda, posisi mazhab di dalam Islam seperti apa?

Mazhab itu ibarat madrasah bagi orang yang mempelajari Islam. Melalui mazhab inilah kita akan belajar Islam secara sistematis dan terarah. Mulai dari jenjang yang terendah sampai yang tertinggi.

Sebagai contoh, dalam bidang fiqh, di mazhab Syafi’i terlebih dulu akan diajarkan kitab yang paling sederhana seperti kitab Sullam Safina, kemudian lebih tinggi lagi seperti Fatkhul Qarib, dan seterusnya.
Demikian juga dalam mazhab yang lain, melalui jenjang seperti itu. Dengan belajar model seperti itu, pemahaman kita semakin lama semakin bagus dan terarah.

Bagaimana kalau kita belajar Islam tanpa melalui mazhab?

Tidak ada masalah. Yang penting kita menguasai secara baik perangkat yang dibutuhkan untuk memahami al-Qur`an dan as-Sunnah.

Persoalannya, apakah ada sekarang ini orang yang memiliki ilmu mumpuni sehingga tidak keliru memahami firman Allah Subhanahu wa Ta’ala (SWT) dan sabda Rasulullah?

Maksudnya?

Kita harus jujur, orang sekaliber Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah yang keilmuannya sudah diakui, masih bermazhab. Apalagi kita yang ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding kedua ulama tersebut.
Demikian pula ulama-ulama kontemporer seperti Syaikh Bin Baz dan Syaikh Utsaimin juga bermazhab.

Bukankah wacana anti-mazhab itu berasal dari Saudi?

Itu tidak benar. Buktinya Syaik Bin Baz, Syaik Utsaimin, dan syaikh lainnya di sana bermazhab Hambali. Saya tahu mereka bermazhab karena saya lama kuliah di sana. Jadi tidak benar jika dikatakan ulama-ulama Saudi anti-mazhab.

Saya sempat belajar langsung kepada Syaikh Utsaimin dan beliau mengajarkan kitab mazhab seperti Subulusalam karya Imam Sun’ani yang bermazhab Syafi’i. Kemudian, di waktu yang lain beliau mengajarkan kitab Al-Mugni karya Ibnu Qudama yang bermazhab Hambali. Demikian pula syaikh-syaikh yang lain di sana juga mengajarkan kitab-kitab turots yang bermazhab.

Sebagian orang berpendapat, ijtihad ulama yang tidak bermazhab seperti Imam Syaukani lebih brilian dibanding ulama mazhab?

Pertanyaan ini pernah dijawab oleh profesor saya ahli fiqh di Al Azhar, bahwa ilmu Imam Syaukani itu hanya secuil kuku dibanding ilmunya Imam Syafi’i. Kalau hasil ijtihad Imam Syaukani yang hanya membanding-bandingkan lalu dianggap briliyan, kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih bagus. Ini karena teknologi yang ada sekarang memungkinkan untuk itu. Kita bisa mencari kitab apa saja, tinggal mengklik di Maktabas Syamilah, misalkan. Kemudian kita tahqiq (edit). Terus, apakah kemudian dikatakan bahwa kita lebih baik dan pintar dari Imam Syafi’i?
Jelas tidak dong. Khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz ketika dipuji memiliki ilmu yang lebih baik dari sahabat Muawiyah, langsung marah dan berkata bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding sahabat Rasulullah itu.

Apa makna peristiwa ‘Umar ini?

Itulah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ahli ilmu. Kita tidak boleh merasa paling baik dan pintar dibanding ulama-ulama terdahulu. Apalagi terhadap para sahabat dan dua generasi berikutnya, yang dijamin kebaikannya oleh Rasulullah dalam pemahamannya terhadap Islam.

Kita semestinya tetap menghormati dan tabarruk (mencari berkah) kepada para ulama dan tidak merasa lebih baik dan pintar dibanding mereka. Kalau di antara kita sudah ada yang merasa demikian, itu namanya takabur (sombong) dan tidak tahu diri.

Para ulama, terutama para fuqaha sudah bersusah payah menghabiskan harta, tenaga, dan pikirannya untuk mempelajari al-Qur`an dan Sunnah Rasul, kemudian mengambil kesimpulan hukum dari kedua kitab tersebut, sehingga memudahkan generasi berikutnya.

Ijtihad para fuqoha yang disebut fiqh itu dijamin mendekati kebenaran dibanding kesimpulan orang yang ilmunya tidak seberapa dibanding mereka.

Banyak orang salah memahami isitilah syariah dan fiqh. Bagaimana kedudukan fiqh dalam pemikiran Islam?

Fiqh adalah produk manusia, karena ia hasil dari proses yang dilakukan seseorang dalam mengistinbatkan suatu hukum dari teks-teks al-Qur`an dan Hadist. Dengan demikian fiqh tidaklah mutlak kebenarannya, khususnya masalah-masalah yang masih menjadi perdebatan para ulama, bahkan kadang bisa berubah-rubah menurut kondisi dan perkembangan zaman.

Sedang syari’ah adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya kita kenal dengan syari’at Islam. Syari’at ini kebenarannya mutlak dan tidak mungkin salah. Tidak boleh bagi siapapun juga untuk mengubah-ubahnya.

Namun, dalam perkembangannya, istilah ‘syari’ah’ sering digunakan untuk hal-hal yang berbau fiqh dan ushul fiqh. Dalam dunia akademis, umpamanya, kita dapatkan istilah kuliyah syari’ah (fakultas syariah), yaitu kuliah yang dipelajari di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan fiqh, ushul fiqh, dan proses istinbat hukum.

Bagaimana pandangan Anda terhadap wacana pembaruan fiqh oleh cendekiawan sekarang?

Pembaharuan fiqh yang sering digembor-gemborkan oleh sebagian cendikiawan Muslim sebenarnya bukanlah pembaharuan fiqh, melainkan pengrusakan fiqh. Hal itu karena orang yang ingin memperbaharui fiqh tidak menguasai fiqh secara baik.

Orang semacam ini akan membawa kerusakan lebih banyak dari pada memperbaharuinya. Mereka itu seperti orang yang buta terhadap teknologi, kemudian ingin memperbaharui komputer, tentunya yang didapat adalah kerusakan, bukan pembaharuan atau perbaikan.

Dan, yang perlu digaris bawahi di sini, bahwa kita harus bisa membedakan antara ulama dan cendikiawan. Ulama orang yang mempelajari ilmu syari’ah secara sistematis dari awal sampai akhir dengan manhaj yang jelas, di bawah bimbingan para ulama, sehingga mampu menguasai ilmu dengan baik.
Sedang cendikiawan adalah orang yang belajar syari’ah secara tidak utuh. Ia hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang ia butuhkan saja. Atau, bisa kita sebut juga orang yang hanya mengetahui sedikit-sedikit dari segala sesuatu.

Apakah fiqh kontemporer bisa disebut bagian dari pembaruan fiqh?

Fiqh kontemporer tentu saja tidak bisa dilepaskan dari fiqh klasik, karena dasar-dasar ilmu kontemporer terdapat dalam fiqh klasik tersebut. Hanya saja pengembangannya harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan manusia. Seperti kajian-kajian ekonomi Islam yang sekarang sedang marak di Indonesia. Itu semua tidak bisa dilepaskan dengan Kitab al-Buyu’ yang terdapat dalam fiqh klasik.

Tokoh Muhammadiyah, Mendalami NU

Dr Ahmad Zain An-Najah lahir di Klaten, Jawa Tengah, 16 Januari 1971. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang mubaligh di daerahnya.

Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SD Muhammadiyah Klaten. Sekolah menengah pertama di MTsN Surakarta (1983-1986). Kemudian, jenjang SLTA di Kulliyatul Muallimin Al-Islami, Al-Mukmin, Ngruki, Surakarta.

Lulus dari Ngruki, ia sempat menjadi tenaga pengajar selama 3 tahun di almameternya. “Waktu itu ada peluang kuliah di Islamic University of Madinah dan saya daftar. Alhamdulillah, diterima,” kenangnya.
Selanjutnya ia kuliah di Jurusan Syariah Islamiyah di universitas tersebut. Selain kuliah, ia juga mengaji langsung kepada Syaik Utsaimin. “Beliau itu seorang ulama yang alim. Hidupnya sangat sederhana dan dermawan,” kata Zain.

Ia lulus tahun 1996 dengan nilai terbaik untuk mahasiswa Indonesia dan ASEAN. Walau begitu, ia tidak bisa melanjutkan pada jenjang berikutnya, karena waktu itu Universitas Islam Madinah belum menerapkan sistem keterbukaan di dalam menerima mahasiswa pasca sarjana. “Dasar pilihannya adalah loyalitas dan lobi,” terangnya.

Karena itu, ia memilih melanjutnya studinya ke Universitas Al Azhar, Mesir. Meski ia mengaku bahwa Al Azhar bukan pilihan pertama, karena waktu itu sulit untuk mencari Universitas yang mu’adalah (disamakan ijazahnya) dengan Universitas Islam Madinah. “Apalagi yang memberikan bea siswa penuh seperti yang pernah saya dapat di Madinah tidak ada,” kenangnya lagi.

Pertama kali datang ke Mesir, banyak mahasiswa pasca sarjana yang menasehatinya agar mengurungkan niat melanjutkan pasca sarjana di Al Azhar. Sebab, Al Azhar sangat sulit ditembus dan lulusnya juga susah.
“Tetapi tekad saya sudah bulat, dan saran tersebut, justru saya jadikan pemacu untuk menambah semangat dan rasa penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang Al Azhar,” katanya.

Akhirnya Zain bisa menyelesaikan magister dengan nilai sangat baik sehingga ia bisa melanjutkan ke jenjang doktoral.

Dalam menempuh program doktoral di Al-Azhar, ia mulai merasakan beberapa kesulitan . Bahkan studinya sempat terhenti dua tahun. Maklum, waktu itu ia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Itu karena tahun 2001 ia memutuskan menikah, sehingga tanggungjawabnya semakin besar.

Belum lagi ia juga aktif di berbagai organisasi misalkan sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kairo, perhimpunan mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah yang dinamakan KSW (Kelompok Studi Walisongo), KMM (Kerukunan Mahasiswa Minangkabau) , dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Namun, di sela-sela kesibukannya itu, pada 21 Oktober 2007 akhirnya ia bisa menyelesaikan studi doktornya dengan judul desertasi: Qadhi Husen Dan Pengaruhnya dalam Bidang Fiqh. Ia mendapat predikat Summa Cum Laude (Martabat Asy Syaraf Al Ula).

”Saya mendapatkan kemudahan setelah anak-anak lahir,” katanya sambil tersenyum.
Selama di Mesir, Zain merasa mendapat pelajaran dari Allah subhanahu wa ta’ala (SWT) tentang hidup dan kehidupan. Maklum ia harus mencari biaya kuliah dan hidup sendiri. Sedang di Madinah ia sudah tercukupi dari beasiswa.

Yang menarik dari sosok ini, desertasi yang ia ambil berhubungan dengan konsep fiqh yang dipakai di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, ketika bedah disertasi, para pembedah dan moderator berasal dari kalangan NU.

Dalam disertasi setebal 500 halaman ini, Zain mengangkat secara panjang lebar sosok Qadhi Husain yang merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi’i dan hidup pada abad ke lima Hijriyah.
Sebagaimana jamak diketahui bahwa NU adalah sebuah jamaah yang secara konsepsional mengakomadir empat mazhab fiqh sekaligus, tetapi secara faktual mereka lebih dekat dengan mazhab Syafii.

Setelah meraih gelar doktor, ia kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. “Saya ingin berbakti kepada orangtua yang sudah lama saya tinggal dan mengamalkan ilmu saya di Tanah Air,” terang ayah tiga putra ini.
Kini ia menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah dan mengajar dibeberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

”Musdah Mulia Bukan Ulama”

Seringkali umat Islam Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa fatwa yang keluar dari lembaga agama yang resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimentahkan oleh segelintir orang yang disebut sebagai tokoh Islam. Akibatnya, masyarakat sering bingung dan tidak bisa menentukan mana yang benar di antara kedua pendapat tersebut.
”Seperti itulah kenyataan di negeri kita. Ini tidak terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Saudi,” terang Dr. Zain yang alumni Universitas Madinah, Arab Saudi.

Menurut ahli fiqh ini, fatwa itu adalah hak ulama, bukan perorangan. Dan yang mengerti urusan fatwa adalah mereka-mereka yang tahu dan mengerti secara baik hukum Islam.

Karenanya, meskipun seseorang dikenal tokoh Islam, tapi bukan berlatar belakang pendidikan hukum Islam atau fiqh, mereka tak memiliki hak mengeluarkan fatwa.

Di Indonesia, menurut Zain, memang aneh. Setiap ada fatwa MUI, semua media massa termasuk TV justru meminta komentar tokoh-tokoh yang tak ahli dalam hukum Islam. “Nah, seharusnya media massa dan televisi mengerti, ke mana seharusnya masalah fatwa ini ditanyakan. Tapi, kok, orang-orang yang tak paham hukum Islam diminta pendapatnya dan terus-menerus mendapatkan tempat. Ada apa ini?“ ujarnya.

Pria asal Klaten yang meraih predikat summa cumlaude dengan disertasi Al-Qadhi Husain wa Atsaruhu Al-Fiqhiyah ini cukup heran dengan kondisi di Indonesia.

Sekedar membandingkan, belum ada dalam sejarahnya fatwa ulama dikencam, apalagi dilecehkan orang-orang awam dan bukan ahli di bidangnya kecuali di Indonesia. Ia mencontohkan, dalam kasus semua fatwa yang dikeluarkan Darul Ifta’ al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) atau Majma’ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar, tak pernah masyarakat, bahkan pihak pemerintah, mempertanyakan atau mengotak-atiknya.

“Umumnya, semua masyarakat Mesir paham dan menghormati, bahkan termasuk pihak pemerintah,” tambahnya. Berbeda dengan di Indonesia di mana fatwa ulama ‘dilecehkan’ orang yang tak paham hukum Islam.

Ironis lagi, menurutnya, mereka yang tak paham hukum Islam malah berani mengeluarkan fatwa.
Ia mencontohkan bagaimana seorang Musdah Mulia, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang bukan ahli fiqh mengeluarkan fatwa bahwa Islam mengakui homoseksualitas. “Masalah homoseks dan lesbian sudah jelas haram, semua ulama sudah sepakat, tidak ada khilaf dalam hal ini. Ini sama halnya dengan mendiskusikan zina, haram atau tidak,” tegasnya.

Bagaimana sikap kita terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh orang seperti Musdah Mulia?

Musdah Mulia itu bukan ulama. Tak perlu diikuti ucapannya. Seorang ulama itu adalah orang yang berilmu, dan takut kepada Allah ta’ala, serta berbicara menurut kaidah ilmiah. Sedang Siti Musdah Mulia tidak seperti itu. Ia menentukan sebuah hukum bukan berdasar kaidah ilmiah, tapi hanya berdasar akalnya semata.

Sejauh mana seseorang boleh berfatwa dalam Islam?

Dalam urusan hukum, Islam dikenal tak pernah main-main. Apalagi untuk melakukan istimbat (kesimpulan) hukum. Syarat seseorang melakukan pengambilam hukum sangat ketat dan amat banyak. Di antaranya, ia harus menguasai bahasa Arab, menguasai ushul fiqh, juga mengetahui ijma’ ulama. Dan masih ada syarat-syarat lainnya seperti menguasai metodologi yang telah ditetapkan ulama. Jadi tidak seenaknya orang mengeluarkan fatwa menyangkut hukum.

Tapi di negeri ini orang berani berfatwa tanpa melalui syarat tersebut. Bagaimana komentar Anda?

Ini yang harus kita tolak. Kita tidak bisa membiarkan seseorang seenaknya mengambil kesimpulan hukum tanpa melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Karena, kesimpulannya pasti keliru dan salah sebagaimana yang dilakukan Musdah itu.

Musdah itu terlalu gegabah didalam menetapkan hukum. Tidak menggunakan metodologi yang telah ditetapkan para ulama. Dia menetapkan hukum berdasarkan apa yang ada di akalnya.

Lalu apa yang mesti kita lakukan jika menemui orang seperti itu?

Kita harus tegas menolaknya. Kelompok-kelompok Islam juga harus bersikap tegas terhadap orang seperti itu. Sebab, pernyataannya berbahaya. Masyarakat tahunya ia seorang guru besar di universitas Islam terkenal yang bertitel profesor dan doktor. Apalagi dia pakai jilbab dan juga menyitir ayat al-Qur`an.

Sehingga pernyataanya bisa menjadi legitimasi atas perilaku menyimpang dan sangat dilarang oleh al-Qur`an itu. Karena itulah kita harus berhati-hati dengan fatwa yang keluar dari orang yang bukan ahlinya.

Kedudukan fatwa sendiri dalam Islam seperti apa?

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam selama keluar dari ahlinya. Ia tidak bisa diabaikan, apalagi digugurkan. Karena begitu pentingnya keberadaan fatwa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama.

Bahkan penguasa wajib memperhatikan sarana-sarana penting guna mempersiapkan para mufti dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, sekaligus melarang mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam berfatwa.

Sikap umat Islam seharusnya seperti apa terhadap seorang pemberi fatwa atau mufti ?

Posisi mufti itu sangat tinggi dan dapat legimitasi dari al-Qur`an. Jika di Indonesia yang penduduknya berjumlah 250.000 orang terdapat 10 orang ahli hukum atau syariah. Maka semua penduduk itu harus mengikuti yang 10 ini. Jika ke 10 ulama ini mengeluarkan fatwa, maka fatwanya harus diikuti oleh seluruh penduduk. Tidak ada yang boleh menyelisihi.

Kalau kedudukan mufti seperti itu, mengapa masih ada orang yang menentangnya?

Ini karena mereka tidak paham mengenai pentingnya fatwa dan mufti dalam Islam. Atau, bisa jadi mereka memang sengaja ingin menghapuskan sebuah otoritas keilmuan para ulama.

Kalau sampai seperti ini berarti mereka benar-benar sudah terpengaruh orientalis yang memang sengaja ingin menghancurkan otoritas keilmuan ulama Islam. Namun ironisnya, para orientalis itu kemudian membangun otoritasnya sendiri. Ini bisa kita saksikan dari sikap aktivis Islam Liberal yang menolak otoritas ulama tapi mengikuti otoritas orientalis.

Dalam Islam, otoritas ilmu itu seperti apa?

Islam menjunjung tinggi otoritas ilmu demi menjaga kemaslahatan manusia. Dalam al-Qur`an disebutkan bahwa kita disuruh bertanya kepada ahli ilmu bila kita tidak tahu.

Ini disebutkan dalam surat An Nahl ayat 43. Ayat ini menunjukkan kewajiban kita untuk bertanya kepada ulama bila berkaitan dengan masalah agama. Hukum mengikutinya adalah wajib. Sedang berkaitan dengan masalah kedokteran ya bertanya kepada dokter.

Jadi otoritas itu diperlukan oleh masing-masing disiplin ilmu. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Ini sudah menjadi ketetapan dalam bidang apa saja. SUARA HIDAYATULLAH OKTOBER 2008

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment