FOTO: WAROFWEEKLY

Entah apa yang ada dalam pikiran Samuel P. Huntington ketika pada 1992 melontarkan analisisnya tentang perubahan tatanan di Timur Tengah (Timteng). Namun prediksinya itu kini menjadi kenyataan.

Bagai oase di tengah sahara, gelombang perubahan akhirnya terjadi di seantero jazirah Arabiyah. Siapa sangka, aksi bakar diri tukang sayur Mohamed Bouazizi menjadi hulu ledak “revolusi” yang menyulut emosi rakyat hingga menumbangkan diktator Tunisia, Presiden Zainal Abidin Bin Ali. Tak hanya itu, gelombang yang menginginkan reformasi menjalar sepanjang sahara menyusuri aliran sungai Nil menuju Mesir, hingga menumbangkan Husni Mubarak, yang lebih dari 30 tahun berkuasa dengan ‘tangan besinya’. Tak hanya Mesir, aksi serupa menjalar ke Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Suriah, Yaman, Yordania dan Libya.

Demokrasi dan Geopolitik Timur Tengah
Efek domino dari demam demokratisasi dan tekad untuk keluar dari keterpurukan multidimensi baik ekonomi maupun politik di bawah pemerintah otoriter di Timur Tengah ibarat bola liar. Memantul ke mana-mana.
Salah satu yang ikut terancam adalah Amerika Serikat (AS) dan saudara dekatnya, Zionis Israel. Kedua negara ini jelas berkepentingan besar di kawasan Timteng. Maka tak heran jika Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden AS, Barrack Husein Obama terus memantau perkembangan di kawasan ini. Khusus untuk Mesir, yang menjadi gerbang dan menempati posisi kunci atas pengaruh AS-Zionis Israel, secara intensif akan menjadi pantauan besar Gedung Putih.

Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton Maret lalu di Tunisia dan kehadirannya di lapangan Tahrir, Mesir, pusat pemberontakan yang sukses menumbangkan pemimpin otoriter Mesir Husni Mubarak, adalah di antara buktinya.

Kekhawatiran AS dan Zionis-Israel bukan tanpa alasan. Sejak awal aksi massa di Mesir, Israel telah merasa was-was, bahwa negeri dimana Fir’aun lahir itu akan berada di tangan kelompok Islam. Khususnya Al-Ikhwan al-Muslimun (IM), yang merupakan kekuatan terbesar setelah National Democratic Party (NDP), partai pendukung pemerintahan Husni Mubarak.

Kegagalan NDP menyampaikan dan memenuhi aspirasi rakyat yang tercermin dari kegagalan pemerintahan Mubarak, menjadi dasar delegitimasi terhadap partai tersebut. Sementara keseriusan IM dalam mengusung ide-ide perubahan dengan kehidupan demokratis adalah tawaran baru menuju kesejahteraan.

Kenyataan ini menjadi stimulus bagi meluasnya aseptability (penerimaan) masyarakat terhadap IM. Kesuksesan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang berafiliasi pada ideologi politik kenegaraan IM, menjadi bargaining position tentang role model politik Mesir masa depan.

Lebih dari 20 tahun lamanya IM dizalimi. Partainya terlarang, tokoh-tokohnya dipenjarakan. Tak hanya itu, sekadar membicarakan ikhwan saja, rezim Mubarak bisa menjebloskan orang ke penjara. Mubarak menempatkan intel di seluruh tempat guna membatasi orang bicara politik dan gerakan Islam. Tak seperti lantangnya AS berteriak di mana-mana dalam masalah kebebasan atau HAM, di saat rezim-rezim diktator di Tunisia dan Mesir banyak menganiaya dan menzalimi kalangan Islam, negeri Paman Sam itu tak pernah terdengar suaranya.

Masalahnya, AS berkepentingan besar menghadang (baca: mengkerdilkan) kekuatan Islam dengan cara menempatkan penguasa boneka. Dalam hal ini Ben Ali dan Husni Mubarak. Lucunya, ketika rezim-rezim sekutunya itu rontok satu per satu, media-media mereka mengatakan gerakan massa itu lahir karena menginginkan demokrasi dan telah resah dengan otoritarianisme. Padahal, yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu akibat grand design dan rekayasa AS sendiri.

Kini, semuanya telah berubah. Bahkan boleh jadi ini diluar kendali AS dan Zionis-Israel.
Hanya saja, untuk saat ini, kalangan Islam agak terpecah dalam pertistiwa ini. Pertama, kelompok yang menolak demokrasi secara absolute dengan alasan bahwa demokrasi merupakan ideologi politik yang bersumber dari Barat dan didasari oleh ruh kapitalisme yang materialistik. Kedua, kelompok yang melihat demokrasi sebagai alat dan batu loncatan untuk merebut kepemimpinan Islam. Ketiga, kelompok yang tidak melihat apakah negara menggunakan sistem demokrasi atau sistem Islam, yang penting hak-hak ibadah dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Meski demikian, geopolitik Islam di negara-negara yang tengah bergolak tersebut, menjanjikan banyak harapan.

Pertama, banyak kemungkinan kelompok-kelompok Islam akan ambil bagian dalam berperan mengurus negara dan menang mengambil hati rakyat. Gerakan HAMAS di Palestina, AKP di Turki, partai Islam An Nahdah yang baru saja didirikan di Tunisia, Al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir akan berpeluang besar meraih simpati umat di negeri masing-masing.

Fakta menunjukkan, HAMAS meraih simpati mayoritas warga Palestina dengan pemilu demokrasi 2007. Namun secara licik digagalkan AS dan Israel.

Kedua, jika kenyataan ini terjadi, maka geopolitik di Timteng akan bergeser menjadi vis a vis antara Islam dan kepentingan AS-Israel. Kelompok kekuatan politik baru Islam ini akan secara otomatis mengurangi atau mungkin menghilangkan pengaruh AS serta Israel di Timteng. Jika kelompok Islam berkuasa, secara otomatis, akan mengurangi hubungan dengan musuh kaum Muslim (Zionis-Israel). Mesir yang memasok 40 persen energi Israel kemungkinan akan mengurangi hubungan dengan Israel dan akan lebih membela Palestina, yang itu tak dilakukan Husni Mubarak.

Langkah selanjutnya, kelompok Islam yang berkuasa ini akan lebih memilih menyelamatkan ekonomi rakyat dalam bentuk nasionalisasi dengan meninjau ulang kontrak dengan perusahaan asing.
Secara otomatis, AS dan Israel kehilangan dukungan dan kehilangan pasokan ekonomi di kawasan Timteng. Di sisi lain, ideologisasi dan institusionalisasi Islam oleh partai dan kelompok Islam pro Demokrasi akan membangkitkan semangat dan percaya diri umat Islam di Timteng, yang selama ini dikebiri oleh diktator boneka AS-Israel.

Akhirnya, apa yang dipostulatkan Samuel P. Huntington tentang Clash of Civilization, benturan peradaban antara Islam dan Barat akan terjadi. Inilah awal dari akhir hegemoni politik barat (AS-Zionis Israel) terhadap kawasan Timteng. Hegemoni yang mereka kampanyekan sendiri bernama demokrasi, tetapi faktanya telah ikut menyandera dan menikamnya.

Asumsi itu akan terjadi, jika AS dan Zionis serta negara-negara Barat dan Eropa secara fair memberi kesempatan gerakan-gerakan Islam tumbuh secara alami untuk meraih perhatian rakyat. Wallahu a’lam
*Penulis adalah aktivis KAMMI dan Founder Forum Cendikia Muda Indonesia (ForceMU-I) Suara Hidayatullah, April 2011