Belum genap sepekan kerusuhan di Kota Ambon, 11 September lalu. Selepas zhuhur dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Suara Hidayullah berjalan ke arah timur menyusuri Jalan A.M. Sangaji menuju Tugu Trikora.

Tidak sampai lima ratus meter kaki melangkah, tibalah di muka sebuah rumah toko tiga lantai yang didominasi cat warna coklat. Beberapa lelaki paruh baya tampak berdiri bercakap-cakap di luar, lainnya sibuk dengan telepon genggam.

Sebenarnya masih banyak “rumah kopi” di Ambon, namun Suara Hidayatullah sengaja dibawa ke Balabu karena konon tempat ini banyak dikunjungi orang-orang penting semisal tokoh-tokoh lokal, politisi, hingga para aktivis muda. Tak heran, karena sang pemilik kedai pun seorang anggota dewan.

Dari tempat-tempat seperti inilah, cerita-cerita di balik berita kerusuhan antara sekelompok massa Islam dan Kristen yang terjadi bulan lalu di Kota Ambon dibahas.

Kerusuhan di Ambon bulan lalu dipicu oleh kematian seorang tukang ojek Muslim bernama Darpin Saiman yang tewas di daerah Kristen di Gunung Nona. Suara Hidayatullah sempat berkunjung ke rumah Darpin di daerah Waihaong, tetapi istri dan ibu mendiang enggan diwawancarai.

Sepupu Darpin, Irfan Djokja, yang saat itu ada di lokasi bersedia memberikan keterangan. Katanya, keluarga telah diperingatkan oleh pihak Polres agar tidak berbicara tentang kematian Pino –panggilan Darpin- kepada siapa pun.

Kata Irfan, kabar tewasnya Pino berawal dari keresahan ibunya. Pino yang pada malam 10 September itu mangkal di pangkalan ojek depan gedung Pegadaian Waihaong dikabarkan mendapat penumpang seorang perempuan yang minta diantar ke Gunung Nona. Setelah itu kabarnya tidak terdengar lagi.

Ibu Pino kemudian mengontak telepon genggam anaknya. “Ternyata ada yang angkat,” kata Irfan menuturkan.
Tetapi bukan Pino yang menjawab. Irfan lalu menceritakan percakapan antara Ibu Pino dengan orang di ujung telepon.

Ibu Pino : “Pino di mana?”

“Ini siapa?” kata orang itu balik bertanya.

Ibu Pino : “Ini mamanya.”

Kemudian orang itu berkata: “Pino kecelakaan di Gunung Nona.”

Ibu Pino : “Kalau begitu tolong saja dia dibawa ke rumah sakit. Nanti saya bayar biayanya!”
Kemudian keluarga menemukan Pino sudah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy, di Kuda Mati, Ambon. Setelah dibawa ke rumah, pihak keluarga menemukan sejumlah keanehan. Yakni bekas jahitan di punggung yang mirip bekas luka tusukan, dan sebuah jahitan di kaki kiri. Suara Hidayatullah juga diberikan beberapa foto jenazah Pino yang terlihat banyak bekas memar.

“Kalau benar karena kecelakaan, kenapa lukanya ada di belakang seperti itu. Kenapa pula sepeda motor dan helmnya tidak rusak sama sekali?” kata Irfan.

Irfan sempat menunda pemakaman Pino agar bisa menunjukkan bekas luka tersebut kepada Kapolres Kota Ambon, Joko Susilo, saat datang ke rumah duka. Namun, kata Irfan, Kapolres tidak mau melihat jenazah. Katanya, hal itu telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas.

Ahad siang 11 September, masa yang kecewa mengantar Pino ke pemakaman Islam di Mangga Dua yang merupakan kawasan Kristen. Bentrokan pun pecah karena kedua pihak merasa terprovokasi.

Kerusuhan bahkan merembet hingga ke pusat kota di kawasan Tugu Trikora dan Mardika. Sebuah pemukiman Islam, Waringin, yang berada di perbatasan dengan pemukiman Kristen Batu Gantung hangus terbakar. Delapan puluh persen dari 300 rumah terbakar dan lebih dari seribu warganya mengungsi.

Dengan cepat, Kodam VXI Pattimura mengerahkan pasukannya untuk mencegah kerusuhan. Sebab, polisi tidak sanggup melerai massa yang mengamuk. Dalam insiden tersebut delapan orang dikabarkan tewas tertembus peluru.

Tidak seperti kerusuhan antar kedua pihak pada tahun 1999–2003 yang meluas ke seluruh wilayah Maluku, bentrokan kali ini hanya terjadi di Kota Ambon. Masyarakat Maluku yang dikenal mudah terpancing keributan, ternyata bisa menahan diri.

Kepentingan siapa?
Para analis “rumah kopi” menilai, meski kerusuhan cepat diredam dan tidak meluas tetapi ada pihak-pihak yang diuntungkan. Direktur Pusat Rekonsiliasi dan Mediasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr Abidin Wakano menilai, kerusuhan tersebut ada hubungannya dengan pengalihan isu politik pusat yang sedang menimpa partai yang sedang berkuasa.

“Dengan kerusuhan di Ambon diharap bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari isu politik di pusat,” kata dosen IAIN Ambon ini.

Selain itu, konflik juga dikaitkan dengan rencana pelantikan bupati Seram Bagian Barat dan rencana pemindahan ibukota provinsi dari Ambon ke Masohi di Pulau Seram, Maluku Tengah pada tahun 2012. Nyatanya, pelantikan Bupati Seram Bagian Barat memang sempat dibatalkan.

Budayawan senior Maluku, M. Nur Tawainella mengatakan, selain kepentingan politik lokal, kerusuhan juga berhubungan dengan isu kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ambon dan kepentingan aparat untuk mendapat “proyek” keamanan yang lazimnya menguras biaya miliaran rupiah.

Isu kedatangan KPK dikabarkan akan memeriksa Gubernur Maluku dan mantan Walikota Ambon. Tetapi, baik Nur Tawainella dan Abidin menyangsikan spekulasi ini.

“Apakah betul, Gubernur mau membuat sebuah tragedi hanya karena KPK mau turun? Kan, enggak masuk akal,” kata pendiri Universitas Darussalam Ambon ini.

Abidin menambahkan, ada beberapa event besar yang akan dihelat di Ambon dalam waktu dekat seperti Musabaqah Tilawatil Qur`an Nasional pada 2012, Jambore Nasional IAIN, dan Pertemuan Pemuda Sedunia.
“Terselenggara atau tidaknya itu semua menjadi taruhan Gubernur menjadikan perdamaian di Maluku di masa akhir jabatannya,” kata Abidin menjelaskan.

Ketua Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengaku tidak mengetahui jika KPK punya rencana ke Ambon. Dia juga enggan berkomentar lebih jauh. “Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda tanyakan,” jawabnya lewat pesan pendek kepada Suara Hidayatullah.

Berbagai spekulasi tersebut juga diyakini Jacky Manuputty (46), Direktur Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku. Menurutnya kerusuhan tersebut dipesan oleh user (pemakai).

Meski tidak tahu siapa user tersebut, namun Jacky punya analisis penting. “Saya menyebutnya musuh imajiner. Musuh imajiner perlu dibentuk agar kedua pihak tidak saling menyalahkan atas konflik-konflik yang terjadi,” katanya kepada Suara Hidayatullah.

Aparat membiarkan?
Isu kepentingan aparat ternyata juga menjadi salah satu hal yang ditelusuri oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming mengatakan telah mengirim tim investigasi ke Ambon untuk menyelidiki hal itu.
Hingga laporan ini ditulis, Komnas HAM mengaku belum bisa menyimpulkan. Namun Otta Lawalatta, Koordinator Komnas HAM Maluku, menilai ada unsur pembiaran oleh aparat sehingga terjadi bentrokan.

Menurut banyak kalangan di Ambon, ada beberapa indikasi polisi telah melakukan pembiaran, atau setidaknya kelalaian.

Abidin mengatakan, polisi sudah mengetahui massa yang kecewa akan memakamkan Darpin ke pemakaman Muslim di wilayah Kristen tetapi tidak memberikan pengamanan maksimal.

Lalu, Polisi mengetahui kawasan Muslim di Waringin berada di perbatasan dengan pemukiman Kristen dan sudah berkali-kali terbakar karena konflik yang serupa sebelumnya. Namun polis tidak menjaga daerah tersebut, walau jaraknya dengan kantor Polres tidak kurang dari setengah kilometer saja.

Kepada Divisi Humas Mabes Polri, Irjen. Pol. Anton Bahrul Alam menolak dinilai telah melakukan pembiaran. “Kami juga sudah mengirimkan aparat keamanan dari sini, masa dibilang membiarkan. Dari Jawa Timur dikirim, dari Makassar dikirim,” kata Anton.

Anton juga bersikeras mengatakan tewasnya Darpin murni karena kecelakaan. Dan, katanya, pihak keluarga harus diyakinkan tentang hal itu. Pada 11 September lalu, Anton mengatakan kepada Pers telah melakukan otopsi terhadap jenazah Darpin. Kesimpulannya, dia tewas karena kecelakaan murni bukan pembunuhan.
Sepupu Darpin, Irfan Djokja mengatakan, sebenarnya pihak keluarga telah meminta otopsi dilakukan. Tapi, hingga jenazah dimakamkan, pihak Polres Ambon tidak pernah melakukannya. “Melihat jenazah pun tidak mau,” kata Ifran.

Belakangan, Anton malah mengatakan Darpin belum sempat diotopsi. “Otopsi waktu itu tidak, hanya visum. Di luarnya saja,” katanya, 19 September lalu kepada Suara Hidayatullah di kantornya.*SUARA HIDAYATULLAH,OKTOBER 2011